Dalam rangka memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan deteni dan pengungsi di Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jayapura turut berpartisipasi dalam kegiatan Pengukuhan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) yang diselenggarakan secara virtual oleh Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, Selasa (11/11) pukul 11.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jayapura, Bapak Susetyo Mardhy, bersama pejabat struktural Rudenim Jayapura dari ruang rapat kantor setempat.
FORKOPDENSI dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang berfokus pada upaya penanganan deteni dan pengungsi secara komprehensif. Melalui forum ini, setiap Rudenim diharapkan dapat bertukar informasi secara intensif, memperkuat sinergitas antar-stakeholder terkait, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap deteni dan pengungsi. Forum ini juga menjadi sarana penting dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga kemanusiaan yang menangani isu migrasi dan pengungsi.
Dalam kesempatan tersebut, SesDitjenim, Bapak Sandi Andaryadi, menyampaikan bahwa pengukuhan FORKOPDENSI secara nasional merupakan langkah awal dalam memperkuat koordinasi dan integrasi sistem penanganan deteni serta pengungsi di seluruh Indonesia. Beliau menegaskan bahwa setelah pengukuhan tingkat pusat, FORKOPDENSI tingkat wilayah perlu segera dibentuk agar koordinasi dan pelaksanaan tugas di daerah dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan selaras dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Kepala Rudenim Jayapura, Bapak Susetyo Mardhy, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembentukan FORKOPDENSI di tingkat wilayah Papua. Menurutnya, forum ini tidak hanya memperkuat kerja sama antarinstansi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk menyusun langkah-langkah bersama dalam menghadapi tantangan penanganan deteni dan pengungsi yang terus berkembang.
Melalui kegiatan ini, Rudenim Jayapura menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi keimigrasian dengan profesional, humanis, dan berintegritas. Pengukuhan FORKOPDENSI menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem koordinasi yang lebih solid, efektif, dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan serta penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.
